Sistem Kontrak dan Outsourcing : Dimana Letak Keadilan bagi Para Buruh?

"Hapuskan Outsourcing!! Hapuskan sistem kontrak !!", kata-kata itu cukup familiar di sekeliling kita akhir-akhir ini. Begitu banyak karyawan yang ikut menggelar aksi demo di jalan-jalan protokol.Mereka menuntut adanya keadilan. Bahkan menurut pemberitaan di salah satu media, Jakarta seolah dikepung oleh para buruh yang datang dari berbagai daerah. Dan tradisi ini juga sering digaungkan di May day atau hari buruh yang jatuh pada tanggal 01 Mei di setiap tahunnya.Gabungan Serikat Buruh Independen (GSBI) pun menuntut agar sistem ini dihapuskan, karna bagi mereka sistem ini adalah bentuk perampasan upah bagi hak buruh.

Outsourcing sepertinya sudah menjadi trend di dunia industri saat ini, begitu banyak perusahaan yang menjalankan sistem ini. Outsourcing atau alih daya ini merupakan suatu tindakan mengalihkan suatu pekerjaan di dalam suatu perusahaan untuk dikerjakan oleh pihak lain yang mempunyai kompetensi pada pekerjaan tersebut. Bagi para buruh, sistem ini mematahkan asa mereka untuk mendapatkan pekerjaan dan penghasilan yang tetap. Mereka seolah-olah hanya menunggu bom waktu kapan mereka akan dialih dayakan. Sistem ini pun menimbulkan keresahan bagi buruh yang sudah tidak muda lagi karena pada umumnya mereka harus bersaing dengan kaum muda yang memiliki potensi dan kemampuan yang lebih baik seiring bertambah majunya pendidikan saat ini.Lantas,jika sistem ini terus tetap dilegalkan, bagaimana kelak nasib para buruh kita?

Ironisnya, sistem outsourcing ini dirasakan memberikan nilai praktis bagi para pengusaha itu sendiri. Mereka tidak harus bersusah payah memikirkan karyawan-karyawannya dalam jangka waktu yang lama, bahkan dengan sistem ini, mereka lebih mudah dalam hal pemberian gaji dengan cara negosiasi dengan pihak penyedia outsourcing.

Sistem ini dirasa masih belum bisa untuk diterapkan di negara Indonesia. Namun, apalah daya jika UU pun telah disahkan.